FORMAT BSPS TAHUN 2016

DESA/KELURAHAN	:		NO.
KECAMATAN	:		RTLH
KABUPATEN/KOTA	:		KE-
PROVINSI	:
JUDUL	:	PEMETAAN MASALAH DAN POTENSI

I.               IDENTITAS PENGHUNI RUMAH

Pengisianmenggunakan huruf capital atau (V)

No	Identitas	Keterangan
1	Nama
2	Jenis Kelamin
3	Alamat	Dusun		:
		RT/RW		:
4	Nomor KTP
5	Nomor KK
6	Jumlah KK dalam 1 ( satu ) Rumah
7	Sektor Pekerjaan		PNS
			TNI/POLRI
			BUMN
			Karyawan Swasta
			Wiraswasta
			Petani
			Nelayan
			Bururh
			Lainnya, ..........
8	Besar penghasilan perbulan		2,1 – 2,6 juta				1,3 – 1,8 juta
			1,9 – 2,1 juta				0     - 1,2 juta
9	Jumlah pengeluaran perbulan		2,1 – 2,6 juta				1,3 – 1,8 juta
			1,9 – 2,1 juta				0     - 1,2 juta
10	Setatus Kepemilikan Tanah		Milik Sendiri				Bukan Milik Sendiri
10.a	Bukti Kepemilikan Tanah		Hak milik				Gririk/Letter C
			HGB				Surat Keterangan Lainnya, ...
11	Status Kepemilikan Rumah		Milik Sendiri				Sewa
			Bukan Milik Sendiri
12	Aset rumah ditempat Lain		Ada				Tdak ada
13	Aset tanah ditempat lain		Ada				Tidak ada
14	Pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah		Tidak
			Ya, < 5 tahun lalu
			Ya, > 5 tahun lalu

II.             KONDISI FISIK RUMAH

No	Kriteria	Keterangan
Aspek Keselamatan Bangunan
1	Pondasi		Layak			Tidak Layak
2	Kolom dan Balok		Layak			Tidak Layak
3	Kontruksi  Atap		Layak			Tidak Layak
Aspek Kesehatan
4	Persyaratan Pencahayaan Jendela/Lubang Cahaya		Ada
			Tidak Ada
5	Persyaratan penghawaan Vetilasi		Berfungsi
			Tidak Berfungsi
6	Persyaratan Utilitas Rumah
6.1	Kamar Mandi dan Jamban		Ada			Tidak ada
6.1.1	Jika Ada, Bagaimana Kondisinya		Berfungsi			Tidak Berfunsi
6.2	Sistem Pembuangan Air Kotor		Ada (Septiktank atau Saluran Pembuangan Kota/Lingkungan
			Tidak ada
6.2.1	Jika Ada, Bagaimana Kondisinya		Berfungsi			Tidak Berfungsi
6.3	Sumber Air Minum		PDAM			Mata Air
			Sumur Dalam			Air Hujan
			Sumur Dangkal			Sungai
6.4	Sumber Listrik		PLN Sendiri			Tidak Ada
			PLN Menumpang
Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang
7	Luas Rumah	M2
8	Jumlah Penghuni
9	Tinggi Rata-rata Bangunan		>2,4 m2			<2,4 m2
10	Ruang Keluarga dan Ruang Tidur		Ada
			Tidak  Ada
Aspek Komponen Bahan Bangunan Sesuai Konteks Lokal
11	Material Atap Terluas (* Coret yang Tidak Perlu)		Genteng/Asbes/Seng*
			Rumbia/Daun Kelapa/Daun Aren*
12	Kondisi Atap		Tidak Bocor			Bocor Berat
			Bocor Sedang
13	Material Dinding Terluas (* Coret Yang Tidaak Perlu)		Bata/Batako Plester
			Bata/Batako Ekspose
			Kayu
			Bilik Bambu/Rumbia
			GRC (Asbes )
14	Kondisi Dinding		Tidak Rusak			Rusak Berat
			Rusak Sedang
15	Material Lantai Terluas		Keramik
			Kayu
			Plester
			Bambu
			Tanah

III.            KESWADAYAAN PENGHUNI RUMAH

No	Kriteria	Keterangan
Dana/Uang
1	Tabungan		Ada	Rp.
			Tidak Ada
2	Bantuan dari kerabat/pihak lain		Ada	Rp.
			Tidak ada
3	Pinjaman		Ada	Rp.
			Tidak ada
Bahan Bangunan
4	Tabungan bahan bangunan		Ada	Jenis dan volume
			Tidak ada
5	Bahan bangunan layak pakai dari bekas komponen rumah		Ada	Jenis dan volume
			Ti8dak ada
6	Bahan yang dapat diupayakan (a.i. kayu dari poghonb milik sendiri,batako/bata,pasir batu)		Ada	Jenis dan volume
			Tidak ad
Tenaga Kerja
7	Tenaga tukang		Ada	Orang
			Tidak ada
8	Pembantu tukang		Ada	Orang
			Tidak ada
9	Gotong – royong		Ada	Orang
			Tidak ada

IV.           RENCANA PEMBANGUNAN/PENINGKATAN KUALITAS RUMAH

No	Kriteria	Keterangan
Jenis Pembangunan
1	Pembangunan baru		Bahan
2	Perbaikan lokial		Bahan
3	Peningkatan kualitas rumah rusak berat		Bahan
4	Peningkatan kualitas rumah rusak sedang		Bahan
5	Peningkatan kualitas rumah rusak ringan		Bahan
Jenis Pekerjaan
6	Persiapan/pembersihan/pembongkaran		Kali
7	Pondasi		Volume
8	Kolom dan dinding		Volume
9	Pekerjaan atap		Volume
10	Pekerjaan lantai		Set
11	Kamar mandi dan WC		Set
12	Pemasangan pintu dan jendela		Set
13	Lain-lain
Rencana Pembangunan secara swadaya (Kemampuan Menabung Harian)
14	1 tahun setelah SKS		Rp.
15	2 tahun setelah SKS		Rp.
16	3 tahun setelah SKS		Rp.
17	4 tahun setelah SKS		Rp.
18	Belum ada rencana

V.                 FOTO RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Identitas Pemiulik    :

1.       Nama       :

2.       Alamat     :

3.       No. KTP   :

RAJADESA: Program Pembangunan Jalan Desa Rajadesa

RAJADESA: Program Pembangunan Jalan Desa Rajadesa: Program Pembangunan Jalan Desa Rajadesa Desa Rajadesa  tidak perlu menunggu bertahun - tahun, untuk melakukan pembangunan desa khususn...

Program Pembangunan Jalan Desa Rajadesa

Program Pembangunan Jalan Desa Rajadesa

Desa Rajadesa  tidak perlu menunggu bertahun - tahun, untuk melakukan pembangunan desa khususnya dalam bidang infrastruktur , pasalnya baru kemarin pada tanggal Oktober 2015 , Desa Rajadesa  yang dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Purwodirejo Berhasil merealisasikan pembangunan jalan .
Kini disusul lagi pembangunan desa yang berfokus pada jalan Cipicung. yang terletak di Dusun Cibingbin. hanya saja , untuk jalan cipicung dengan panjang jalan 150 m dan lebar 2.5 m. jalan ini akan di cor dengan ketebalan 0.7 cm.

Pembangunan jalan  ini dimulai pekerjaanya dari SD N 1 Rajadesa ,  diteruskan hingga depan rumah Bapak Agus ( 550 Meter )

Program yang di kerjakan  ini di kerjakan oleh TPK Desa Rajadesa yang mana didalamnya adalah Lembaga Pemberdayaan masyarakat desa Rajadesa 

Pembangunan kali ini mendapatkan suntikan dana dari program Dana Desa (DD) termen ke dua  , besar dana yang di glontorkan adalah 95 Juta Rupiah, yang di harapkan dana tersebut sudah mampu mengcover pembangunan jalan ..

dan merupakan keberhasilan LPMD Desa Rajadesa dan Pemerintahan Desa Rajadesa dalam memberdayakan Masyarakatnya, dengan terlaksananya Pembangunan Jalan Pribadi ke Rumah Bapak H. Otong.

Itulah sedikit info tentang pembangunan jalan Desa Rajadesa, semoga dengan terlaksanakannya pembangunan ini  bisa menjadi gambaran betapa meratanya pembangunan Desa Rajadesa, khusus dibidang infrastruktur.

Penulis : Yana ( LPMD Desa Rajadesa )

PUTSAL BUMDES DESA RAJADESA

MENGENAL TUPOKSI LPM

 

 MAKSUD DIBENTUK LPMD

Untuk membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa pada berbagai aspek pembangunan.

TUJUAN DIBENTUK LPMD

 Untuk mewujudkan lembaga teknis yang  merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan.

PEMBENTUKAN LPMD

Dilakukan atas prakarsa masyarakat setempat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat.

Musyawarah pembentukan LPMD melibatkan unsur – unsur masyarakat yang terdiri dari pemerintahan desa, perempuan, pemuda, agama, pengurus organisasi masyarakat dan sosial politik yang ada di tingkat desa, kelompok profesi seperti petani, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil dan unsur masyarakat lainnya.

Pembentukan LPMD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :

Mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan penetapan;

Maksud dan Tujuan;

Tugas, fungsi dan kewajiban;

Kegiatan;

Kepengurusan;

Keanggotaan;

Hubungan Kerja;

Sumber Dana.

KEDUDUKAN

LPMD berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat lokal dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan.

TUGAS LPMD

1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui musrenbang;
2. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
3. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
4. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

FUNGSI

1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik (pelatihan jasa/keterampilan, bantu modal);
2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan masyarakat desa;
5. pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif;
6. penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
7. penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan hidup;
8. pelestarian sistem mekanisme pembangunan partisipatif;
9. pelestarian nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
10. pemberdayaaan hak politik masyarakat; dan.
11. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

KEWAJIBAN

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
3. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
4. Menjaga nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
5. Membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KEGIATAN

Kegiatan LPMD ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

pemberdayaan masyarakat;

peningkatan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan

pengembangan kemitraan;

peningkatan pelayanan masyarakat; dan

pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

KEPENGURUSAN

Pengurus  LPMD dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

Susunan Pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pengurus LPMD  terdiri dari :

Ketua;

Sekretaris;

Bendahara; dan

Bidang-bidang

Pembagian Bidang-bidang Bidang Ekonomi 

menangani urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, pengembangan sumberdaya alam, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, penanaman modal;

Bidang Kesejahteraan Rakyat 

menangani urusan keagamaan, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, komunikasi dan informasi;

Bidang Ketentraman dan Ketertiban 

menangani urusan ketentraman, ketertiban, kerukunan warga, bencana alam dan bencana lainnya, politik, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Bidang Pembangunan 

menangani urusan penataan ruang, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, peningkatan swadaya, gotongroyong dan partisipasi masyarakat, permukiman dan perumahan;

Bidang Sumber Daya Manusia 

menangani pendidikan, teknologi tepat guna, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan remaja, kepemudaan, olahraga dan perpustakaan.

Bidang-bidang dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan  :

Kelompok kerja melaksanakan suatu kegiatan yang diberikan oleh LPMD;

Kelompok kerja dikoordinasikan oleh Bidang dalam LPMD sesuai tugas masing-masing;

Kelompok kerja bukan merupakan kelembagaan yang tetap dalam LPMD;

Kelompok Kerja melaksanakan tugas sampai dengan selesainya tugas yang diberikan.

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota LPMD

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Berkelakuan baik, cakap dan bertanggung jawab;
4. Sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun;
7. Tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
8. Tidak merangkap jabatan dalam struktur pemerintah desa.

MASA BHAKTI

Masa bhakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.

Sebelum melaksanakan tugasnya, Pengurus LPMD dilantik oleh Kepala Desa;

Sebelum memangku jabatannya, pengurus LPMD mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya;

Susunan kata-kata sumpah/janji Pengurus LPMD :

 

  “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus LPMD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menumbuhkembangkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dengan menegakkan kehidupan demokratis dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengurus LPMD berhenti atau diberhentikan karena :

1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri;
3. Berakhir masa jabatannya atau telah dilantik pengurus yang baru;
4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota LPMD;
5. Melanggar sumpah/janji pengurus LPMD;
6. Melanggar nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
7. Melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
8. Melakukan tindak pidana kejahatan; dan
9. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANTAR WAKTU

Pengurus LPMD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir diadakan penggantian pengurus LPMD antar waktu.

Pengusulan pemberhentian pengurus LPMD antar waktu dilampiri dengan surat keterangan dari para pihak yang berkompeten dan dilakukan bersamaan dengan pengusulan calon penggantinya.  

Masa keanggotaan bagi pengurus LPMD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang   belum dijalankan oleh pengurus LPMD yang berhenti atau diberhentikan.

Penggantian pengurus LPMD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan pengurus yang digantikan kurang dari 3 (tiga) bulan masa jabatan pengurus LPMD.

Penggantian pengurus LPMD antar waktu diusulkan oleh Ketua LPMD kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

Usulan penggantian pengurus LPMD antar waktu dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah rapat pengurus LPMD tentang pemilihan calon pengganti antar waktu dan pernyataan kesanggupan menjadi pengurus LPMD dari calon yang diajukan.

HUBUNGAN KERJA

Hubungan kerja LPMD dengan pihak lain bersifat kemitraan.

Pihak lain sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

SUMBER DANA

Dana kegiatan LPMD dapat bersumber dari :

Swadaya masyarakat;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan

Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

YANG HARUS DILAKUKAN

Kenali desa anda (potensi, kebutuhan);

Bangkitkan partisipasi masyarakat;

Usulkan kegiatannya;

Laksanakan kegiatannya;

Laporkan pertanggungjawabannya.

Ayo..tingkatkan kinerja LPMD 

demi Kemajuan Desa

Rajadesa